Tak dapat dinafikan, Pandemi telah mengubah banyak hal. Mau tak mau, orang harus mau beradaptasi dengan berbagai hal baru. Kita mungkin masih mengingat jelas bagaimana pertama kali kita seperti diliburkan dari segala rutinitas. Mendadak semua orang harus tetap berada di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berinteraksi dengan banyak orang pun dapat dilakukan melalui ruang-ruang virtual. Barangkali awalnya kita sejenak dapat beristirahat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kebosanan mulai muncul, hingga keinginan untuk kembali bergerak merdeka. Sayangnya, kita masih harus menahan diri dan menerima kenyataan bahwa kita harus hidup di era New Normal.

Yang paling terpengaruh tentu saja perputaran roda ekonomi. Persoalan demi persoalan muncul, mulai dari banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis gulung tikar, hingga persoalan transaksi yang menjadi sukar dilakukan akibat pembatasan-pembatasan dalam rangka menekan transimis Covid-19.  Karena itulah, transaksi digital menjadi pilihan yang lebih ramah.

Kejahatan Siber sebagai Akibat Melonjaknya Transaksi Digital

Digitalisasi membuat transaksi menjadi lebih mudah. Selain itu, proses melakukan transaksi digital juga lebih cepat dan praktis jika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, transaksi digital meningkat 37,8 persen secara tahunan di era pandemic  Covid-19. Penggunaan uang elektronik juga naik 65%, sementara ATM, kartu debit dan kredit turun sekitar 18,9%.

Yang patut menjadi perhatian adalah bahwa literasi digital masyarakat masih tergolong rendah. Berdasarkan Global World Digital Competitiveness Index yang dirilis oleh Institute for Managemnt Development (IIMD), literadi digital Indonesia menempati urutan 56 dari 63 negara. Padahal, selain kemudahan-kemudahan yang ditawarkannya, transaksi digital juga mengandung risiko keamanan. yang mungkin timbul dari melonjaknya transaksi non-tunai di saat literasi keuangan dan digital masyarakatnya rendah. Kejahatan siber melonjak sejak transaksi digital meningkat di era pandemi ini.

Salah satu di antara kejahatan siber dilakukan melalui malware, perangkat lunak yang mampu menyusup dan mengambil alih perangkat. Ada sekitar tiga ratus ribu malware yang disebar oleh pelaku kejahatan siber setiap harinya, yang dikirimkan melalui email.  Saat Malware masuk di perangkat korban, ia bisa mencuri data, memata-matai perilaku online korban, hingga menghapus data yang diinginkan.

Yang kedua adalah phising. Modus ini paling banyak digunakan oleh para hacker. Target dihubungi melalui email, telepon, atau pesan teks oleh oleh pelaku yang mengaku sebagai lembaga yang syah dan mecoba memikat target agar memberika data sensitif seperti informasi  pribadi, data perbankan, serta kata sandi. Biasanya, di dalam email terdapat tautan ke sebuah laman palsu yang tampilannya dibuat sama persis dengan suatu situs asli. Akibatnya, terjadilah kerugian finansial pada korban.

Yang ketiga, serangan kejahatan siber dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak Distributed Denial of Service (DDoS) yang bertujuan melumpuhkan server korban. Serangan ini dilakukan dengan membuat traffic suatu server terlalu tinggi, sampai tidak dapat mengatasi permintaan akses dari pengguna. Bayangkan jika ini terjadi pada sebuah toko online. Tentunya bisnisnya akan mengalami kerugian akibat kehilangan kepercayaan konsumen terhadap layanannya yang tidak memuaskan.

Transformasi Digital Melalui QRIS

Sebagai respon atas perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko secara signifikan tersebut, Bank Indonesia merasa perlu menerapkan lima visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025.

Pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Ketiga, menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memerhatikan prinsip resiprokalitas.

Sebagai langkah awal transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia bersama dengan  Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan  QR Code Indonesia Standard (QRIS). 

QR Code cukup familiar di telinga kita, terutama di kalangan generasi milenial yang akrab menggunakannya. QR Code adalah kode matriks atau barcode dua dimensi yang berasal dari kata “Quick Response”, dengan isi kode yang dapat diuraikan dengan cepat dan tepat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan QRIS? Sebagai gambaran, sebelum adanya QRIS, jika kita memiliki sepuluh aplikasi pembayaran digital, kita juga perlu sepuluh jenis QR Code. Nah, kehadiran QRIS memungkinkan satu QR Code dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran digital yang tersedia di Indonesia. Ini akan mempermudah transaksi dengan aplikasi pembayaran digital. Selain itu, QRIS juga memberikan berbagai manfaat bagi para penggunanya. Jika sebelumnya  harus memajang QR Code berderet-deret, dengan adanya QRIS, toko hanya perlu memajang satu QR Code. Selain itu, transaksi cashless ini juga dapat mencegah beredarnya uang palsu. Transaksi pun menjadi lebih mudah baik bagi penjual maupun pembeli. Pada akkhirnya, sistem pembayaran mutakhir ini, diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan kemajuan perekonomian nasional.

Written by

Ambhita Dhyaningrum

Pengajar, penerjemah, editor, kadang-kadang penulis.